nusakini.com - JAKARTA - Selain berusaha menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah juga dalam proses membentuk Komando Pasukan Khusus Gabungan yang berasal dari Kopassus (Komando Pasukan Khusus TNI AD), Marinir (TNI AL), dan Paskhas (Pasukan Khas TNI AU).

Pembentukan Pasukan Khusus Gabungan itu, ditekankan Presiden Jokowi, dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Tetapi dengan catatan, itu dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada buka puasa bersama, di Istana Negara, Jumat (18/5/2018) petang.

Artinya, tegas Presiden, tindakan preventif jauh lebih penting dibandingkan dengan langkah-langkah represif.

Menurut Presiden, langkah-langkah preventif yang paling baik adalah dengan membersihkan lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi.

• Mentan Amran Ajak Prajurit Tentara Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Kementan, TNI, dan Pelaku Usaha Perkuat Sinergi untuk Ketahanan Pangan Nasional
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat

“Juga ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi yang sesat, yaitu terorisme,” sambung Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengisahkan mengenai aksi terorisme, baik yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya, Sidoarjo, maupun di Pekanbaru.

Presiden menggarisbawahi betapa kejam dan kejinya ideologi terorisme yang sudah membawa anak-anak dalam kancah aksi-aksi mereka.

“Saya hanya ingin mengingatkan artinya ini apa, artinya idelogi yang kejam ini, ideologi terorime ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga kita, keluarga di Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini,” tutur Presiden.

Untuk itu, lanjut Presiden, Pemerintah dengan DPR berusaha sekuat tenaga agar Undang-Undang Antiterorisme ini segera diselesaikan.

Buka puasa bersama itu dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, perwakilan tokoh agama Islam, Perwakilan Pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). (p/ma)